JAKARTA – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Forum ini membahas tekanan yang dihadapi industri penyiaran akibat perubahan teknologi, perlindungan anak dari konten tak layak, dan revisi Undang-Undang Penyiaran yang kini dibahas bersama DPR RI

Pemerintah: Teknologi Ubah Lanskap Penyiaran

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, yang hadir membuka Rakornas, menyatakan teknologi telah mengubah lanskap penyiaran secara mendasar. Menurutnya, perlindungan bagi publik harus disusun secara koheren dan komprehensif.

Nezar menilai batas antara penyiaran dan platform digital hampir hilang bagi pemirsa, sementara aturan yang berlaku belum setara. Siapa pun dengan telepon genggam kini dapat menyiarkan langsung kepada jutaan orang tanpa izin siaran dan tanpa pedoman perilaku penyiaran. Ia juga menyebut pendapatan dan perhatian publik terus mengalir ke platform global tanpa kontribusi yang sepadan bagi industri media nasional.

Dalam kesempatan itu, Nezar mengajak KPI dan KPID menjadi mitra pemerintah dalam child online protection. “Kita sedang melindungi peradaban, karena secara usia anak-anak belum mampu mencerna konten yang tidak seharusnya mereka lihat,” ujarnya.

Nezar juga menyinggung usia UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah hampir seperempat abad. Pemerintah memandang revisi aturan ini perlu untuk menempatkan hubungan lembaga penyiaran dan platform digital secara proporsional, memperkuat perlindungan publik, memperkuat kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya. a

Kemkomdigi disebut telah menyelesaikan dan memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR RI. Nezar memastikan pembahasan dilakukan terbuka dengan partisipasi publik yang bermakna, agar kemerdekaan pers dan ruang kreativitas masyarakat tidak tergerus.

KPI Pusat: Jaga Iklim Penyiaran yang Sehat

Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengakui kondisi penyiaran saat ini sedang sulit. Banyak perubahan terjadi, dan KPI menaruh perhatian pada kondisi tersebut.

Menurut Hasrul, industri televisi dan radio menghadapi tantangan karena perilaku masyarakat dalam mengakses informasi berubah, sementara belanja iklan yang dulu mengalir ke televisi dan radio kini terbagi ke platform digital.

Hasrul menegaskan bahwa, sesuai UU Penyiaran, tugas KPI tidak berhenti pada pengawasan isi siaran dan penjatuhan sanksi. KPI juga bertanggung jawab menjaga iklim usaha penyiaran yang sehat, adil, dan berkelanjutan. “Kita ingin lembaga penyiaran dapat bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan informasi yang faktual dan bertanggung jawab. Peran itu dinilai semakin strategis di tengah arus disinformasi, perkembangan teknologi, dan situasi kebencanaan. Hasrul menekankan bahwa tanggung jawab tersebut tidak bisa dipikul KPI sendirian. Dibutuhkan sinergi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, KPI Daerah (KPID), akademisi, dan masyarakat.

Bagi KPI, revisi UU Penyiaran bukan isu baru. Usulan revisi pernah disampaikan resmi dalam Rakornas KPI 2015 di Makassar. Pada Oktober lalu, Hasrul menyatakan KPI ingin revisi UU memperjelas pembagian kewenangan antarlembaga, termasuk hubungan KPI dengan Dewan Pers, serta menyelaraskan batas kewenangan dengan Komdigi agar tidak tumpang tindih.

“Kami berharap rakornas ini bukan hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi dapat menjadi kesepahaman,” kata Hasrul. “Tujuan kita tetap satu, yakni menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan publik,” tuturnya.

KPID Sumbar: Samakan Pandangan, Awasi Bersama

Wakil Ketua KPID Sumatera Barat Jimmi Syah Putra Ginting menilai Rakornas kali ini perlu menjadi momentum untuk menyatukan pandangan KPI se-Indonesia. Kesamaan pandangan itu diharapkan dapat mempercepat revisi UU Penyiaran demi terwujudnya ekosistem penyiaran yang lebih baik.

Menurut Jimmi, KPI perlu berperan aktif memberikan masukan strategis dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan revisi UU Penyiaran yang kini tengah dibahas di DPR RI. Ia menambahkan, Rakornas juga perlu menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan KPI sekaligus menjaga eksistensi lembaga penyiaran di seluruh Indonesia.

“Lembaga penyiaran adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan nasional melalui informasi dan perlu adanya dorongan kemitraan strategis agar lembaga penyiaran tetap tumbuh dan mampu menyiarkan informasi berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumatera Barat Oldsan B. Pradipta berharap Rakornas dapat mendorong pengawasan dan edukasi bersama terhadap setiap konten yang hadir di platform mana pun. Ia menegaskan, tanggung jawab untuk mewujudkan iklim penyiaran yang baik dan sehat tidak dapat dipikul satu pihak, melainkan harus dijalankan secara bersama-sama.