Padang– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dengan tema besar “Perkuat Fondasi Transformasi Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Acara ini dihadiri oleh Koordinator Bidang Kelembagaan Edra Mardi dan  berbagai instansi pemerintahan Sumatera Barat, termasuk perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Tim Kerja Penyusunan RKPD, yang berfokus pada kebijakan pembangunan selaras dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. (15/04)

Penyiaran dan Peran Media dalam Pembangunan

Penyiaran memiliki peran strategis dalam menyampaikan visi, kebijakan, dan capaian pembangunan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. Melalui media, baik itu radio, televisi, atau platform digital, pesan-pesan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mendorong mereka untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang terbuka dan partisipatif, media penyiaran di Sumatera Barat memiliki kesempatan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta menjadi jembatan informasi yang transparan dalam pelaksanaan program-program strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dengan semangat kebersamaan dan keselarasan kebijakan, Sumatera Barat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi seluruh masyarakatnya.

Disamping itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam forum tersebut memaparkan sejumlah tantangan struktural yang dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang mencolok, dengan 1% populasi yang menguasai 36% kekayaan nasional. Beliau menegaskan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Jika perekonomian kita hanya tumbuh 4-5%, maka cita-cita besar tersebut akan sulit terealisasi,” jelasnya.

Bima Arya juga menyoroti kebocoran anggaran negara yang mencapai Rp.2.800 triliun dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, di mana 40% penduduk hanya berpendidikan hingga jenjang SD. Meski begitu, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, agar anggaran publik bisa memberikan manfaat maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Sumatera Barat: Menyongsong Pembangunan Inklusif

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan di provinsi ini harus berorientasi pada keadilan sosial, bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi. Ia memaparkan capaian signifikan yang telah diperoleh Sumatera Barat, dengan menurunnya angka kemiskinan dari 5,97% menjadi 5,42% pada tahun 2024. "Kami ingin pertumbuhan yang menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya elitenya," ujar Mahyeldi.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Nagari sebagai basis pembangunan. Dalam dua tahun terakhir, jumlah Nagari Mandiri meningkat drastis, disertai dengan lonjakan skor daya saing daerah (IDSD) yang mencapai 3,70 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Sumatera Barat telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan pendekatan yang inklusif.

Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Nasional

Dalam sesi diskusi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam Econ, menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam rencana pembangunan nasional 2026, khususnya dalam sektor bioindustri dan kemaritiman. Sumatera Barat akan menjadi pusat pengembangan agrikultur bernilai tinggi, ekonomi hijau, dan pariwisata kelas dunia yang berbasis pada budaya lokal.

Proyek strategis yang diusulkan untuk mendukung pembangunan ini antara lain rehabilitasi irigasi, pengembangan kawasan wisata Minangkabau, serta penguatan UMKM dan koperasi lokal. Ini sejalan dengan program nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pemberian makan bergizi di sekolah, percepatan wajib belajar 13 tahun, dan pembangunan rumah murah untuk milenial.

Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan

Perwakilan DPRD Sumatera Barat juga menyampaikan berbagai masukan penting dalam diskusi tersebut, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah. Mereka menyoroti isu keterbatasan fiskal, ketimpangan wilayah, serta efektivitas pelaksanaan program. DPRD mendorong agar penganggaran lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan layanan dasar dan penurunan angka kemiskinan.

Dengan semangat kebersamaan dan keselarasan kebijakan, Sumatera Barat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi seluruh masyarakatnya.