Padang- KPID Sumatera Barat harapkan kontribusi pemikiran Lembaga Penyiaran dapat terakomodir dalam penyusunan materi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda Penyiaran). (2/11)

Kontribusi pemikiran terkait draft Ranperda Penyiaran sangat di perlukan agar dapat sesuai dengan kebutuhan dari lembaga penyiaran itu sendiri. Menurut Robert selaku ketua KPID Sumbar, dalam sambutannya mengatakan Perda ini nantinya dapat melakukan intervensi kepada seluruh Lembaga penyiaran sehingga tidak ada tebang pilih antar Lembaga penyiaran

Selain itu, ada ruang lingup  dalam Ranperda yang nanti  juga akan mengatur mengenai penguatan ekosistem Lembaga penyiaran di daerah, termasuk juga penguatan kepada semua Lembaga penyiaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, Evi Yandri Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat yang hadir sekaligus membuka acara ini mengatakan, pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah sesuai dengan dasar filosofis untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan pengaturan penyiaran di daerah yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat mengembangkan keunggulan dan meningkatkan daya saing daerah.

Menyambut penguatan penyiaran di daerah melalui Ranperda ini, I Made Sunarsa selaku Komisioner Pusat yang hadir sebagai narsum juga menyampaikan dukungannya, menurut Made Ranperda penyiaran diperlukan untuk mengangkat potensi lokal yang belum bisa terjangkau agar nilai-nilai kearifan lokal dapat terlestarikan dengan baik.

Selain itu, Amin Shabana selaku komisioner pusat yang turut hadir dalam kegiatan ini juga menyampaikan dukungan yang sangat besar. Menurutnya, Ranperda Penyiaran harus dapat membantu Lembaga penyiaran sehingga bertumbuh dengan baik dari segi infrastuktur dan juga Sumber daya Manusia (SDM).

Hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber, Siti Aisyah Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Budi Suwarno Kepsta RRI Bukittinggi, Andahayani Yoseph Praktisi Penyiaran, Seluruh Komisioner KPID Sumbar dan peserta dari Lembaga penyiaran Radio di Sumatera Barat.