Padang- "Pengawasan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit dan Internet Protokol Televisi (IPTV) sangat penting untuk dilakukan pengawasannya pada saat era digitalisasi saat ini" ungkap Hisam yang merupakan wakil ketua KPID Riau 

Hal tersebut disampaikan Hisam pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera Barat dengan tema "Pengawasan Isi Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit dan Internet Protokol Televisi (IPTV)" bersama Wakil Ketua KPID Sumbar Eka Jumiati, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky Tri Saputra, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Robert Cenedy, Koordiantor Bidang PS2P Dasrul, Koordinator Bidang Kelembagaan Edra Mardi dan dan Staf KPID Sumatera Barat. (10/03) 

Ditinjau dari bentuk penyiaran ada beberapa objek pengawasan KPI, pengawasan tersebut terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui Satelit, Kabel dan Teresterial. 

Dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) melalui satelit, kabel dan teresterial terdapat Internet Protokol Televisi (IPTV) yang  memiliki format siaran tv  berbeda dengan format  penyiaran televisi melalui jaringan terestrial, satelit, atau televisi kabel.

Begitupun perbedaan dengan media yang diunduh, televisi protokol Internet menawarkan kemampuan streaming secara terus-menerus yang dikenal dengan media streaming. Selain itu, teknologi ini merupakan teknologi baru yang mengembangkan metode tv berbayar.

Hisam menjelaskan televisi protokol Internet tidak hanya terbatas pada televisi yang disiarkan melalui Internet (televisi Internet). IPTV biasanya dijalankan dalam jaringan telekomunikasi berbasis pelanggan dengan kanal berkecepatan tinggi kepada pengguna melalui kotak Dekoder atau peralatan yang dipakai pelanggan. IPTV juga digunakan untuk penyiaran media di lingkungan perusahaan dan jaringan privat

" Untuk itu saya berharap dalam pengawasan IPTV nanti akan ada wewenang dan kebijakan yang leluasa untuk KPI/KPID begitupun dengan perlengkapan infrastruktur sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengawasan IPTV ini ke depan" Jelas Dasrul